Humor - Ada pemandangan yang tidak enak di mata kita sebagai orang awam. Ketua DPR RI Setya Novanto diperiksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) terkait korupsi E-KTP. Ya, rasanya betul-betul tidak enak di mata.Kalau di lidah pahit rasanya.Anggota DPR adalah pejabat terhormat. Apalagi ini Ketua DPR. Tentunya, terhormatnya luar biasa, bukannya biasa di luar untuk korupsi.
Banyak yang menyayangkan kasus ini, bahkan membencinya walaupun kedatangan Ketua DPR hanya sebagai saksi bukan sebagai pelaku. Tapi tetap saja menyeret-nyeret lembaga terhormat DPR.
Namanya juga menyeret-nyeret lembaga negara pastinya menyakitkan. Kita jatuh dan terseret-seret sakitnya tuh di sini. Sembuh lukanya lama, sakit terus sampai koreng lukannya kering. Sama halnya dengan sampai bau korupsi menjauh dari lembaga terhormat ini.
Namun, selain sisi pahitnya, ada sisi manisnya bahwa Ketua DPR memang harus datang sebagai contoh taat hukum. Ia datang untuk mencerminkan wakil rakyat yang baik. Itung-itung kedatangannya ke KPK bagian mewakili rakyatnya. Sayang, di KPK ternyata banyak rakyat yang statusnya macam-macam. Ada yang baik, ada yang tersangka, ada yang terdakwa, bahkan ada yang sudah terpidana korupsi. Nah loh... mewakili rakyat yang mana ya... (*)
Banyak yang menyayangkan kasus ini, bahkan membencinya walaupun kedatangan Ketua DPR hanya sebagai saksi bukan sebagai pelaku. Tapi tetap saja menyeret-nyeret lembaga terhormat DPR.
Namanya juga menyeret-nyeret lembaga negara pastinya menyakitkan. Kita jatuh dan terseret-seret sakitnya tuh di sini. Sembuh lukanya lama, sakit terus sampai koreng lukannya kering. Sama halnya dengan sampai bau korupsi menjauh dari lembaga terhormat ini.
Namun, selain sisi pahitnya, ada sisi manisnya bahwa Ketua DPR memang harus datang sebagai contoh taat hukum. Ia datang untuk mencerminkan wakil rakyat yang baik. Itung-itung kedatangannya ke KPK bagian mewakili rakyatnya. Sayang, di KPK ternyata banyak rakyat yang statusnya macam-macam. Ada yang baik, ada yang tersangka, ada yang terdakwa, bahkan ada yang sudah terpidana korupsi. Nah loh... mewakili rakyat yang mana ya... (*)